Empat Pilar Pembangunan Daerah Yang Harus Diperjuangkan (Tanpa Henti) Oleh Anggota DPD RI

Pembangunan daerah sejatinya dapat terlaksana hanya dengan empat pilar saja: pendidikan, infrastruktur, kewirausahaan, kesehatan. Mengapa empat pilar pun cukup untuk diutamakankan oleh DPD RI? Let’s see.


Bermula dari Pendidikan

Buat saya dan kamu yang tinggal di kota besar, mungkin pendidikan bukan barang mewah. Kita diwajibkan bersekolah oleh kedua orang tua kita. Minimal lulus SMA agar dapat bekerja. Kalau orang tua masih mampu membiayai, bolehlah lanjut ke D3, S1, atau bahkan S2.

Tidak demikian dengan mereka yang tinggal di desa-desa di pelosok kabupaten. Tak jarang, fungsi sekolah hanyalah sebatas untuk mengentaskan buta huruf dan angka. Bisa membaca, menulis, berhitung, dan mengaji, maka selesailah sudah kewajiban si anak untuk bersekolah.

Infrastruktur, Pembuluh Darah Pembangunan

Penyebab kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan desa sebenarnya sederhana: infrastruktur. Kalau jalan menuju sekolah bisa dilewati minimal oleh roda dua, ruangan kelas dan sarana belajar memadai, bangunan sekolah mulai bisa dibedakan dari kandang ternak, syukur-syukur ada satu komputer dengan akses internet untuk setiap sekolah… semuanya akan berubah.

Alhasil, para orang tua di pelosok daerah akan memandang penting pendidikan karena mereka melihat bukti nyata keseriusan pemerintah. Para guru yang mengajar di daerah akan lebih bersemangat memompa kompetensinya (apalagi kalau para guru honorer yang sudah mengabdikan diri selama belasan tahun ini diangkat jadi PNS). Mendapat dukungan moral sekaligus dari orang dewasa di lingkungan rumah dan sekolah, semangat belajar para siswa bahkan bisa melambung jauh lebih tinggi. Bukankah energi positif itu menular?

Pendidikan + Infrastruktur = Kewirausahaan

Lanjut ke kewirausahaan. Pernah dengar tentang industri rotan Cirebon yang dulu merupakan terbesar di dunia namun kini terpuruk? Sejak dikeluarkannya Permendag No. 12 Tahun 2005 tetang Ekspor Rotan Mentah, ratusan pabrik kerajinan rotan bangkrut dan puluhan ribu buruh di-PHK seketika.

Kasus pahit ini mengingatkan saya pada masyarakat di lokasi Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa pertengahan 2011 lalu di Desa Bantarkalong, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat. Bukan karena di sana pernah ada kasus serupa, melainkan karena masyarakat petani buah di sana belum sadar akan nilai tambah ekonomis yang bisa mereka raih.

Desa Bantarkalong merupakan penghasil buah-buahan khas iklim tropis seperti rambutan, manggis, kelapa, dan durian. Namun karena kurangnya pengetahuan, buah-buahan itu hanya sebatas dikonsumsi sendiri atau dijual senilai sepertiga dari harga jual di pasar Kota Bandung. Kalau saja mereka tahu teknik mengolah kelapa menjadi biskuit kelapa/santan/nata de coco, bagaimana membuat pancake durian, atau bagaimana membuat manisan buah yang tahan lama, ditambah pengetahuan tentang manajemen pemasaran produk, pasti kondisi perekonomian di desa tersebut akan meningkat drastis.

Pilar keempat adalah kesehatan yang hanya akan dihiraukan oleh masyarakat terdidik, berkemampuan ekonomi cukup, dan bertempat tinggal di mana infrastruktur daerahnya dapat menunjang pelayanan kesehatan.

Sekian uneg-uneg yang muncul di kepala ketika saya berandai-andai menjadi anggota DPD RI. Meskipun politik kamar kedua di Indonesia mengatakan bahwa anggota DPD RI hanya berperan sebagai pembisik bagi anggota DPR dalam mengesahkan kebijakan… saya percaya kalau integritas akan bicara.

Niat baik, ditambah kerja keras, diiringi doa dari segenap rakyat Indonesia, akan menyukseskan pembangunan daerah-daerah dengan potensi ekonomi yang belum tergarap di seluruh pelosok negeri ini. Amin ya robbal’alamin.

***

Related posts:

  1. Tamparan Itu Bernama Mekarjaya
  2. Get Real
  3. Review: Indonesia Mengajar (Buku)
  4. Patut Malu
blog comments powered by Disqus
  1. theyanirma posted this